“Direitu atu hetan informasaun hanesan mos parte integrante hosi Estado Direito Democratiku tanba ida ne duni mak ami halo komprimisu atu garante liberdade ba imprensa no independensia ba poder politiku no ekonomiku, ba orgauns publikus komunikasaun social hotu-hotu. Ami mos hakarak kontribui ba servisu publiku hanesan radio no televisaun, nebe proteje no haklaken konaba kultura no tradisoens Timor nian, I garante ekspresaun ba pluralizmu opiniaun atu bele dezenvolve massa ida nebe bele halo kritikas maybe ho responsabilidade iha Paiz ne nia laran. Ami konsidera katak Orgauns Komunikasaun Sosial sira bele sai hanesan meio importante ida hodi desenvolve asoens ba edukasaun sivika no promosaun ba sidadania I ho forma foun, kontribui atu ema komprende prosesu pulitiku , nebe halo konta mos ho apoiu husi Orgauns Soberania sira” Diskursu PM Xanana Gusmao iha loron Kuarta, 8 Augustu 2007.
Hari rabu pekan lalu, pemerintahan baru Timor Leste disumpah oleh Presiden RDTL Ramos Horta dengan Perdana Menteri (PM) Kayrala Xanana Gusmao. Dalam pidato pelantikannya, PM Xanana menjelaskan berbagai program dan prioritas dari pemerintahannya. Kita bangga bahwa pemerintahan baru ini bertekad untuk mendirikan suatu pemerintahan yang bersih dan pro rakyat kecil demi membangun kembali cita-cita perjuangan pembebasan nasional yang sempat hilang dari mimpi kaum maubere.
Pembangunan nasional perlu dilaksanakan di bidang-bidang penting dalam kehidupan bangsa Timor. Untuk itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pertanian, kesehatan, pendidikan adalah tiga pilar utama. Selain itu, sektor pendukung utama lainnya adalah hukum (peradilan dan keamanan), energi, sektor swasta (private sector), informasi, dll. Meskipun masih dapat diperdebatkan, saya yakin bahwa urat nadi dari pembangunan semua sektor di atas adalah informasi. Disinilah kebijaksanaan dalam bidang informasi dan komunikasi di Timor Leste merupakan bagian krusial yang sayangnya belum mendapat tempat di pemerintahan PM Kayrala Xanana Gusmao.
Peredaran informasi di Timor Leste masih sangat terbatas, karena sirkulasi informasi dan komunikasi sangat tersendat. Sebagai contoh, dalam pemerintahan Alkatiri, pemerintahan merasa perlu untuk melakukan dialog langsung dengan masyarakat karena tidak yakin bahwa masyarakat mengetahui kegiatan pemerintah, dan pada saat yang bersamaan juga, masyarakat belum memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Selain itu, pada beberapa kejadian penting dimana kebijakan pemerintah di bidang informasi dan komunikasi benar-benar diuji dan kenyataannya, kebijakan pemerintah ternyata tidak memadai.
Pada awal bulan Januari tahun 2005, di Dili beredar isu Tsunami yang mengakibatkan hampir seluruh warga Dili mengungsi ke Dare karena khawatir akan keselamatan mereka. Masyarakat Dili tidak merasa perlu untuk mengecek ke pinggir pantai telebih dahulu sebelum akhirnya percaya dan kemudian mengabaikan rumah dan seisinya dengan pergi mengungsi.
Masyarakat lebih percaya isu, dan karena isu beredar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat, masyarakat Dili menyebarkan isu tanpa merasa perlu untuk melakukan cross-check akan kebenaran isu tersebut. Parahnya lagi, isu yang disebarkan sering ditambahi dengan “bumbu-bumbu” sehingga yang “kecil” menjadi “dahsyat”, “sunu roda” disebarkan jadi “sunu uma” dan “sunu uma” sudah menjadi “sunu moho/rata” ketika sampai di telinga orang ketiga. Namun kepercayaan masyarakat kepada isu tidak dapat disalahkan karena pada saat yang bersamaan saluran resmi untuk penyaluran informasi tidak eksis.
Hal ini diperparah lagi dengan kenyataan lemahnya infrastruktur seperti sering padamnya listrik dan pelayanan telekomunikasi dari Timor Telecom yang sangat tidak berkualitas. Pada saat-saat yang penting, dimana masyarakat sangat memerlukan fasilitas telefon untuk berkomunikasi dan membagi informasi, kita mendapat “pukulan” dari Timor Telecom bahwa “network busy” dan tidak dapat melakukan komunikasi karena kapasitas Timor Telecom yang sangat terbatas.
Dari contoh kasus di atas, kita dapat mengambil pelajaran berharga akan pentingnya membangun sektor informasi dan komunikasi di Timor Leste, sehingga masyarakat memiliki saluran dan sumber informasi yang dapat dipercaya. Informasi dan komunikasi ini dapat mencakup Media (Cetak dan Elektronik –TV dan Radio), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communcation Technology – ICT) serta layanan Pos.
Pembangunan di sektor Informasi dan Komunikasi ini memiliki visi utama untuk membangun bangsa Timor Leste yang berbasis pada Pengetahuan (Hari sosiedade Timor nebe baseia ba kunyesementu). Visi mulia ini dapat dicapai melalui misi membangun media Timor Leste yang profesional dan mandiri, membangun industri ICT yang handal dan murah serta membangun jasa pelayanan Pos yang murah dan berkualitas.
Pencapaian visi membangun bangsa Timor Leste yang berbasis pada pengetahuan dengan sendirinya akan memiliki impak pada proses pembangunan Nasional Timor Leste dalam bidang-bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian sampai pada usaha transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (good governance) Mari kita lihat satu persatu dampak Sektor Informasi dan Komunikasi dalam pembagunan nasional.
ICT
Information and Communication Technology (ICT) atau Teknology Informasi and Komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Dengan ICT, Timor Leste dapat memiliki akses terhadap pengetahuan dunia dan akses ke pasar dunia. Peran ICT dapat dibagi menjadi beberapa bagian penting. Diantaranya, sarana untuk menyalurkan informasi dengan cepat melalui situs web berita (news web sites), e-commerce dimana usaha kecil di Timor Leste dapat menjangkau pasar internasional. Selain itu, industri pariwisata Timor Leste dapat di bantu dengan e-commerce dimana usaha promosi tempat tujuan wisata di Tim Leste dapat dilakukan secara murah dan massal. Selain itu, ICT pun dapat membantu menciptakan birokrasi yang sehat melalui E-governance. E-governance yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas sekaligus menutup pintu bagi kegiatan korupsi karena e-government dapat meminimkan kontak antara masyarakat dengan birokrasi seperti pembayaran pajak, pengurusan SIM, Passport, sertifikat tanah, ijin usaha, kartu registrasi, dll. Selain itu, pelayanan kepada publik dapat ditingkatkan kualitasnya melalui pengadopsian Sistem Informasi. Dibidang kesehatan misalnya, Timor Leste dapat mengadopsi teknologi Sistem Informasi untuk mengatur pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sistem Informasi ini dapat menyimpan informasi detail tentang pasien, sejarah penyakit serta sejarah pengobatan, dokter yang menangani pasien, dan juga jenis serta dosis yang diberikan kepada pasien. Sistem Informasi ini akan sangat berguna untuk mengetahui kondisi pasien yang sebenarnya, dan juga, data mengenai jenis penyakit di Timor Leste dapat diketahui secara lebih baik, hal ini sangat berguna bagi departemen Kesehatan untuk perencanaan program-program kesehatan di Timor Leste. Sistem Informasi yang serupa daapt diterapkan di bidang-bidang lainnya seperti Pendidikan, Pelayanan Veteran Perang, Masyarakat miskin, petanian, dll.
Media
Merupakan sarana utama dimana komunikasi antara semua komponen bangsa dapat terjadi. Fungsi utama media adalah menyampaikan informasi tentang semua kegiatan bangsa dan Negara Timor Leste yang seimbang kepada masyarakat dan membiarkan kesimpulan terakhir diambil oleh masing-masing pembaca/pendengarnya.
Pos
Layanan Pos merupakan salah satu layanan yang sangat vital bagi kehidupan bangsa. Komunikasi antara individu, antara institusi Negara dengan warga Negara, antara institusi Negara dengan institusi yang lainnya sanagatlah tergantung pada suatu sistem pelayanan Pos yang memadai dan andal.
Strategi Pembangunan Sektor Informasi dan Komunikasi
Dalam jangka pendek, sektor Informasi dan Komunikasi memerlukan perbaikan diberbagai hal terutama: Media: Timor memerlukan reformasi dibidang Media diantaranya perangkat hukum yang memadai untuk mendorong dan menjamin investasi di bidang media di Timor Leste. Selain itu diperlukan usaha peningkatan kualitas wartawan dan profesionalisme yang saat ini masih merupakan tantangan nyata. Salah satu issue yang mungkin perlu di diskusikan lebih lanjut adalah perangkat hukum yang menjamin Hak Cipta.
Perangkat ini perlu untuk menjamin karya professional seseorang dihormati oleh orang lain, termasuk karya tulis yang berupa buku, website, maupun karya kesenian. Peningkatan mutu media Timor Leste juga dapat ditingkatkan dengan adanya pelatihan Standar bahasa Tetun sehingga semua media secara konsisten menggunakan bahasa Tetun yang sama sehingga publik dapat menerima berita dalam Tetun yang seragam demi kualitas berita sekaligus untuk membangun Tetun. Namun sejujurnya, standar Tetun seperti yang dikeluarkan oleh Institute Nasional Linguistic yang mengadopsi gaya penulisan Portuguese yang penuh dengan “tanda penulisan/pengucapan” membuat sulit untuk diikuti terutama di Media karena pertimbangan waktu. Hal ini karena jenis keyboard computer di Timor Leste umumnya bukan keyboard standard Portuguese sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam penulisannya.
Dibidang ICT, Timor Leste membutuhkan perangkat hukum yang mengatur masalah Privasi karena ICT sangat erat kaitannya dengan data. Setiap data yang tersimpan, memuat informasi detail mengenai warga Negara. Selain itu, diperlukan juga perangkat hukum yang mengatur Hak Cipta untuk membasmi bisnis illegal pembajakan software computer, CD maupun VCD/DVD film, musik maupun karya cipta lainnya. Dibidang Pelayanan Pos, Timor Leste membutuhkan pengadopsian Sistem Pengalamatan di seluruh Timor Leste sehingga setiap rumah di Timor Leste dapat memiliki alamat yang bisa dijangkau oleh layanan Pos. Sistem pengalamatan ini juga akan sangat berguna bagi sektor lain seperti Penegakan hokum, karena jajaran penegak hukum di Timor Leste (Polisi, Jaksa, Pengadilan) dapat memastikan bahwa dokumen hukum yang dikeluarkan (surat panggilan, denda, tilang, dll.) dapat menjangkau setiap warga di Negara Timor Leste ini.
Rekomendasi:
1.Pembangunan di sektor Informasi dan Komunikasi di Timor Leste dapat berjalan dengan baik jika ada komitmen dari pemerintah Timor Leste.
Komitmen ini ditunjukkan dengan mendirikan suatu Departemen Informasi dan Komunikasi yang akan mengurus Media (cetak aupun elektronik –Radio dan Televisi), Information Technology (IT), Telekomunikasi dan Layanan Pos.
2. Sektor Informasi dan Komunikasi membutuhkan dukungan dari sektor Energi dan telekomunikasi. Tanpa tersedianya energi listrik yang memadai, adalah sulit untuk membangun sektor ini. Untuk itu pemerintah perlu segera membenahi sektor energi di Timor Leste, karena energi merupakan pra-syarat pembangunan nasional suatu Negara. Selain itu, fasilitas telekomunikasi yang murah juga merupakan syarat mutlak bagi pembangunan sektor Informasi dan Komunikasi, karena itu, reformasi dibidang telekomunikasi yang saat ini diurus oleh perusahaan Timor Telecom perlu segera dilakukan dengan mengingat bahwa kepentingan rakyat Timor Leste diatas kepentingan lainnya.
No comments:
Post a Comment